bahan-sosialisasi

   Berlangganan Newsletter    

Pameran Indonesia International Halal Expo (Indhex) 2013 di Jakarta.


Jakarta-- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan melaksanakan halal expo Oktober mendatang. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menilai halal expo akan memperkuat posisi halal Indonesia sebagai pusat halal dunia. "Standar halal Indonesia sudah diakui oleh dunia," ujar Lukmanul kepada Republika, seusai Rapat Kerja Nasional MUI, di Jakarta, Kamis (14/8).

Lukmanul mengatakan, para ulama merekomendasikan kepada LPPOM MUI agar mengambil poin penting dari world halal center. Menurutnya, salah satu poin yang akan diambil yaitu masalah hal yang berkaitan dengan penguatan ekonomi umat.

Lebih lanjut, Lukmanul mengatakan, pada halal expo nanti, juga akan diadakan diskusi ilmiah internasional. Nantinya, diskusi tersebut, kata Lukmanul berupa forum riset halal global.

Saat ini, tutur Lukmanul, Indonesia mendapat kepercayaan dari dunia internasional dengan menunjuk presiden Halal World Council dari Indonesia. Hal tersebut, kata Lukmanul, semestinya kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi umat.
Sumber: Repubblika Online, Jumat, 15 Agustus 2014
 

 
Jakarta -- Menjelang berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2009-2014, nasib RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menggantung.
DPR RI 2009-2014 Berakhir, Pembahasan RUU JPH Mulai dari Nol?


















Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim mengatakan terjadinya tarik ulur RUU JPH ini dikarenakan beragamnya pemahaman pihak terkait soal proses sertifikasi halal.
 
“Padahal kan UU ini intinya jaminan produk halal. Justru yang terjadi sekarang anggota DPR dan pihak tertentu sibuk membahas soal proses sertifikasi halalnya. Misalnya siapa pihak yang berwenang urus sertifikasi halal,” kata Lukmanul Hakim ketika ditemui hidayatullah.com di sela-sela Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2014 di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Selasa (13/8/2014) siang.
 
ukmanul Hakim memprediksi  RUU JPH ini pembahasannya akan kembali dimulai dari nol pada periodesasi DPR RI mendatang. “Di parlemen itu tidak ada budaya melanjutkan RUU periode sebelumnya. Dengan pola fikir berbeda anggota parlemen baru, kemungkinan besar RUU JPH ini start dari nol pembahasannya, mulai dari naskah akademik, termasuk dianggap penting atau tidak RUU itu,” jelas Lukman Hakim.
 
Menurut Lukmanul Hakim, pengesahan UU JPH sangat penting dan mendesak dalam menghadapi perdagangan bebas. Item halal sudah seharusnya menjadi syarat dalam satu produk.
“Penundaan RUU ini dapat menganggu dunia perusahaan.Ini akan terjadi serbuan produk impor ke Indonesia, karena tidak ada regulasi soal halal,” kata Lukmanul Hakim.*
 
Sumber: Hidayatullah.com, Kamis, 14 Agustus 2014
 

gedungmui-smallJakarta -- Berkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Legislatif lalu yang menunjukkan partai-partai politik (parpol) Islam dan atau parpol yang berbasis massa Islam memperoleh hasil yang cukup baik, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak parpol-parpol tersebut dapat mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pro halal. Demikian dinyatakan oleh Anggota Komisi Fatwa MUI Dr KH Moh Hamdan Rasyid, MA, Senin (14/04/2014)

 

“Oleh karena itu, kita sangat berharap dan mendesak kesadaran bersama partai-partai Islam itu dapat bersatu untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri, yang memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kehidupan halal di negeri kita. Yakni capres dan cawapres yang mengimplementasikan hablum-minallah (menjalin hubungan baik dengan Allah) dan hablum-minannaas (menjalin hubungan baik dengan sesama umat manusia). Dengan proporsi penduduk mayoritas beragama Islam, kita sangat optimis, capres dan cawapres yang diusung oleh parpol Islam itu akan dapat terpilih,” tuturnya.

PEDULI HALAL 1Bogor -- Pemberitaan Majalah TEMPO edisi 26 Februari–2 Maret 2014 tentang MUI dan Sertifikasi Halal mengandung data tidak valid dan ada indikasi maksud tidak baik. Hal itu sudah diklarifikasi MUI dan mitranya dari Australia maupun Eropa. Namun demikian, pemberitaan tersebut di sisi lain dapat menjadi momentum untuk melakukan muhasabah terhadap sistem jaminan halal di Indonesia.

 

 

Demikian dikemukakan Rachmat Os Halawa, dalam Silaturahim Gerakan Masyarakat Peduli Halal Indonesia (Germaphi) di Bogor, Ahad, 16 Maret 2014.

 

Silaturahim diikuti puluhan aktivis halal dari LSM Halal Watch, Halal Corner, Chef Peduli Halal, My Halal Kitchen, Forum Masyarakat Peduli Halal (FORMALA), UKM Gemar Halal (UGH), Asosiasi Pecinta Produk Halal (APPPH), dan Komunitas Masyarakat Peduli Halal Indonesia (KOMPHI). Turut hardir juga aktivis dari ICMI, Ummahatul Mukminin Indonesia (UMI), dan HPAI (Herba Penawar Alwahida Indonesia).

Jakarta -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia(MUI), Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakimhingga kini sudah menerbitkan lebih dari  13.000 Sertifikat Halal untuk jenis produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Namun, jumlah itu tentu saja masih kecil dibanding jumlah jenis produk secara keseluruhan. Ada yang beranggapan, itu karena biaya sertifikasi yang ditetapkan LPPOM MUI mahal, terutama bagi industri atau usaha kecil-menengah. Benarkah?

 

Menurut Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, lembaganya sudah memiliki skema pembiayaan sertifikasi halal. ‘’Biaya ini relatif murah dibanding biaya sertifikasi mutu yang lain semisal ISO, HACCP, dan sebagainya,’’ ujar alumnus IPB itu.

 

Ia menuturkan, biaya sertifikasi ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain (i) golongan perusahaan (besar, menengah, kecil), (ii) jumlah produk, (iii) jumlah bahan, (iv) tingkat kekritisan bahan terhadap kehalalan produk, (v) kemampuan sistem jaminan halal perusahaan dalam menjaga keberlangsungan kehalalan produk selama sertifikat halal berlaku. Pembiayaan sertifikasi halal menganut pembiayaan per jenis produk, bukan per kemasan produk, sehingga beban biaya sertifikasi halal setiap kemasan produk bisa jadi di bawah 1%. Besarannya dari Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta per jenis produk.

sertifikasiMUIJakarta -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai badan yang mengeluarkan sertifikasi produk halal perlu terus didukung karena merupakan representasi umat Islam sebagai konsumen mayoritas.

“Saya pikir hal yang sudah positif ini jangan digangggu-ganggu lagi. Mengalihkan sertifikasi ke pemerintah menurut saya itu keliru. Sudah terkonstitusionalisasi bahwa label halal itu dari Majelis Ulama Indonesia,” kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) H Dr Malem Sambat Kaban  dalam perbincangan dengan hidayatullah.com, Jum’at (28/02/2014).

Kaban mengatakan Umat Islam Indonesia sudah sangat percaya kepada MUI sebagai pemberi sertifikasi halal untuk bahan-bahan konsumsi dan sejenisnya karena independen dan memang mereka ahli di situ

Page 1 of 12

facebook twitter pusathalal

download bahan sosialisasi halal

Artikel Dan Referensi Berita   Produk Halal   Konsultasi Kuliner Halal     bayi-halal
           
Info Penting Halal   Seputar Halal Produk Halal MUI Pusat Halal Haram Resep halal
Artikel Seputar halal Dunia Islam Produk Halal MUI Daerah Alam Ghoib Wisata Kuliner Halal
Kumpulan Fatwa       Daftar Badan Sertifikasi     
Kesehatan       Produk Halal Terbaru Halal Market
Alam Ghoib       Mobille Halal Directory   PlazaHalal.com
Video Halal                    
Bahan Sosialisasi Halal      

 

PARTNER KAMI

DH-logo Transnew web1 IMG 01082013 101516 8ce50af69876b2d3826cb424d2fb5be5 Radio Annisa Badar TV logo-hellocikarang 
Copy of logo plazahalal final logo-mobdir logo komphi baru Copy of halatomedia logo