bahan-sosialisasi

   Berlangganan Newsletter    

 

fatwa-halal-jangnaJakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak tahun 1989, telah membangun sistem dan proses sertifikasi halal yang diterima secara keilmuan maupun syar’iyah. Juga telah menjadi rujukan lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara. Peran MUI dalam melakukan proses sertifikasi halal ini meliputi penetapan standar, pemeriksaan (audit), penetapan fatwa dan penerbitan sertifikat halal.

 

masalah-halal-sangat-sensitifBogor - Kehalalan pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Karena kalau dilanggar, niscaya dapat berdampak sangat fatal terhadap diri individual maupun bagi perusahaan, mencakup dunia maupun akhirat.

 

Demikian dikemukakan Kepala Bidang Pelatihan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr.Ir. Aji Jumiono, M.Si., dalam paparannya tentang “Urgensi Sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH)” pada pelatihan SJH yang dilangsungkan di Global Halal Centre (GHC) Bogor.

gedung-dpr-ri-di-senayan-jakarta- 140507163948-595

Jakarta-- Setelah sekitar delapan tahun dibahas, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/9).

Setelah Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU JPH Ledia Hanifa Amalia menyampaikan laporan hasil rapat kerja dengan pemerintah pada 19 September lalu selama sekitar 15 menit, RUU pun disahkan menjadi UU.

Dalam laporannya, Ledia mengatakan setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri. Setelah itu, seluruh fraksi yang berjumlah sembilan menyatakan kesetujuannya tanpa ada catatan. UU JPH pun resmi disahkan pada 12.41 WIB.  

Setelah disahkan, pemerintah akan berkonsentrasi pada penyiapan implementasi UU JPH dalam jangka waktu lima tahun. Dengan begitu, target pada 2019, seluruh produk Indonesia yang produksinya diniatkan halal akan diperjelas sebab memiliki label halal.  

 

tolak-sertifikasi-rokokBogor – Ada beberapa perusahaan rokok menanyakan dan mengajukan permohonan untuk proses sertifikasi halal, namun permohonan itu ditolak oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penolakan tersebut, karena ada Fatwa MUI yang mengharamkan rokok, walaupun pengharamannya tidak bersifat mutlak. Sebab beberapa ulama ada pula yang berpendapat lain, yakni memakruhkannya..

 

Demikian dikemukakan Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ir. Muti Arintawati, M.Si pada pembukaan Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), 16 September 2014, di Bogor.

 

Pameran Indonesia International Halal Expo (Indhex) 2013 di Jakarta.


Jakarta-- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan melaksanakan halal expo Oktober mendatang. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menilai halal expo akan memperkuat posisi halal Indonesia sebagai pusat halal dunia. "Standar halal Indonesia sudah diakui oleh dunia," ujar Lukmanul kepada Republika, seusai Rapat Kerja Nasional MUI, di Jakarta, Kamis (14/8).

Lukmanul mengatakan, para ulama merekomendasikan kepada LPPOM MUI agar mengambil poin penting dari world halal center. Menurutnya, salah satu poin yang akan diambil yaitu masalah hal yang berkaitan dengan penguatan ekonomi umat.

Lebih lanjut, Lukmanul mengatakan, pada halal expo nanti, juga akan diadakan diskusi ilmiah internasional. Nantinya, diskusi tersebut, kata Lukmanul berupa forum riset halal global.

Saat ini, tutur Lukmanul, Indonesia mendapat kepercayaan dari dunia internasional dengan menunjuk presiden Halal World Council dari Indonesia. Hal tersebut, kata Lukmanul, semestinya kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi umat.
Sumber: Repubblika Online, Jumat, 15 Agustus 2014
 

 
Jakarta -- Menjelang berakhirnya masa jabatan DPR RI periode 2009-2014, nasib RUU Jaminan Produk Halal (JPH) menggantung.
DPR RI 2009-2014 Berakhir, Pembahasan RUU JPH Mulai dari Nol?


















Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim mengatakan terjadinya tarik ulur RUU JPH ini dikarenakan beragamnya pemahaman pihak terkait soal proses sertifikasi halal.
 
“Padahal kan UU ini intinya jaminan produk halal. Justru yang terjadi sekarang anggota DPR dan pihak tertentu sibuk membahas soal proses sertifikasi halalnya. Misalnya siapa pihak yang berwenang urus sertifikasi halal,” kata Lukmanul Hakim ketika ditemui hidayatullah.com di sela-sela Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2014 di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Selasa (13/8/2014) siang.
 
ukmanul Hakim memprediksi  RUU JPH ini pembahasannya akan kembali dimulai dari nol pada periodesasi DPR RI mendatang. “Di parlemen itu tidak ada budaya melanjutkan RUU periode sebelumnya. Dengan pola fikir berbeda anggota parlemen baru, kemungkinan besar RUU JPH ini start dari nol pembahasannya, mulai dari naskah akademik, termasuk dianggap penting atau tidak RUU itu,” jelas Lukman Hakim.
 
Menurut Lukmanul Hakim, pengesahan UU JPH sangat penting dan mendesak dalam menghadapi perdagangan bebas. Item halal sudah seharusnya menjadi syarat dalam satu produk.
“Penundaan RUU ini dapat menganggu dunia perusahaan.Ini akan terjadi serbuan produk impor ke Indonesia, karena tidak ada regulasi soal halal,” kata Lukmanul Hakim.*
 
Sumber: Hidayatullah.com, Kamis, 14 Agustus 2014
 
Page 1 of 13

facebook twitter pusathalal

download bahan sosialisasi halal

Artikel Dan Referensi Berita   Produk Halal   Konsultasi Kuliner Halal     bayi-halal
           
Info Penting Halal   Seputar Halal Produk Halal MUI Pusat Halal Haram Resep halal
Artikel Seputar halal Dunia Islam Produk Halal MUI Daerah Alam Ghoib Wisata Kuliner Halal
Kumpulan Fatwa       Daftar Badan Sertifikasi     
Kesehatan       Produk Halal Terbaru Halal Market
Alam Ghoib       Mobille Halal Directory   PlazaHalal.com
Video Halal                    
Bahan Sosialisasi Halal      

 

PARTNER KAMI

DH-logo Transnew web1 IMG 01082013 101516 8ce50af69876b2d3826cb424d2fb5be5 Radio Annisa Badar TV logo-hellocikarang 
Copy of logo plazahalal final logo-mobdir logo komphi baru Copy of halatomedia logo