bahan-sosialisasi

   Berlangganan Newsletter    

 

palsu-shJakarta -- Tingginya minat masyarakat terhadap produk halal, ternyata dimanfaatkan oleh segelintir pelaku usaha curang untuk memalsukan sertifikat halal MUI. Dalam penelusuran tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ditemukan sejumlah sertifikat halal yang dipalsukan oleh pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. 

“Oleh karena itu, masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen diimbau untuk lebih cermat lagi sebelum membeli produk halal. Pastikan bahwa produk atau bahan produksi yang hendak digunakan benar-benar telah bersertifikat halal MUI,” pesan Wakil Direktur Bidang Auditing dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si. 

 

olimpiade-halal15Jakarta – Lembaga Pengkajian Pangan Obatan-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kembali menggelar Olimpiade Halal. Beranjak dari kesuksesan pelaksanaan olimpiade sebelumnya, kini Olimpiade Halal 2015 digelar lebih luas dan melibatkan para siswa setingkat SMA tidak hanya di dalam negeri tapi juga internasional. 

 

Olimpiade Halal adalah ajang kompetensi dalam bidang agama khususnya Islam bagi para siswa SMA/SMK/MAN/ sederajat. Uji kompetensi ini dilaksanakan setiap tahun dan digelar secara online melalui program Halal Learning Online (H@LO) LPPOM MUI. Kompetisi ini merupakan seleksi untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia. 

 

produk-babiJakarta-- Baru-baru ini kita menyaksikan pemandangan yang sangat memprihatinkan: seorang perempuan berkerudung sedang menyantap makanan yang bertuliskan siomay cu nyuk. Foto yang diunggah dan menyebar di media sosial itu sontak menjadi perbincangan hangat. Bukankah cu nyuk artinya daging babi?

 

Besar kemungkinan, si pembeli tadi teledor dan tidak menanyakan terlebih dahulu kepada penjualnya. Di sisi lain, si penjual juga tidak berlaku jujur karena tidak memberi informasi yang sejelas-jelasnya tentang makanan yang mereka jajakan.  

 

Wakil Direktur Bidang Auditing dan Sistem Jaminan Halal, Ir. Muti Arintawati menyatakan di tengah ramainya barang-barang impor, seiring dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, konsumen di Indonesia memang harus lebih kritis terhadap produk yang hendak mereka konsumsi. Banyak istilah yang belum mereka pahami, sehingga sangat disarankan agar konsumen bertanya terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu yang kandungan bahannya belum mereka ketahui. “Ini untuk menghindari kejadian seperti ibu-ibu yang membeli siomay cu nyuk, beberapa waktu lalu,” tuturnya. 

 

fatwa-halal-jangnaJakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak tahun 1989, telah membangun sistem dan proses sertifikasi halal yang diterima secara keilmuan maupun syar’iyah. Juga telah menjadi rujukan lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara. Peran MUI dalam melakukan proses sertifikasi halal ini meliputi penetapan standar, pemeriksaan (audit), penetapan fatwa dan penerbitan sertifikat halal.

 

masalah-halal-sangat-sensitifBogor - Kehalalan pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Karena kalau dilanggar, niscaya dapat berdampak sangat fatal terhadap diri individual maupun bagi perusahaan, mencakup dunia maupun akhirat.

 

Demikian dikemukakan Kepala Bidang Pelatihan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr.Ir. Aji Jumiono, M.Si., dalam paparannya tentang “Urgensi Sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH)” pada pelatihan SJH yang dilangsungkan di Global Halal Centre (GHC) Bogor.

gedung-dpr-ri-di-senayan-jakarta- 140507163948-595

Jakarta-- Setelah sekitar delapan tahun dibahas, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/9).

Setelah Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU JPH Ledia Hanifa Amalia menyampaikan laporan hasil rapat kerja dengan pemerintah pada 19 September lalu selama sekitar 15 menit, RUU pun disahkan menjadi UU.

Dalam laporannya, Ledia mengatakan setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri. Setelah itu, seluruh fraksi yang berjumlah sembilan menyatakan kesetujuannya tanpa ada catatan. UU JPH pun resmi disahkan pada 12.41 WIB.  

Setelah disahkan, pemerintah akan berkonsentrasi pada penyiapan implementasi UU JPH dalam jangka waktu lima tahun. Dengan begitu, target pada 2019, seluruh produk Indonesia yang produksinya diniatkan halal akan diperjelas sebab memiliki label halal.  

Page 1 of 13

facebook twitter pusathalal

download bahan sosialisasi halal

Artikel Dan Referensi Berita   Produk Halal   Konsultasi Kuliner Halal     bayi-halal
           
Info Penting Halal   Seputar Halal Produk Halal MUI Pusat Halal Haram Resep halal
Artikel Seputar halal Dunia Islam Produk Halal MUI Daerah Alam Ghoib Wisata Kuliner Halal
Kumpulan Fatwa       Daftar Badan Sertifikasi     
Kesehatan       Produk Halal Terbaru Halal Market
Alam Ghoib       Mobille Halal Directory   PlazaHalal.com
Video Halal                    
Bahan Sosialisasi Halal      

 

PARTNER KAMI

DH-logo Transnew web1 IMG 01082013 101516 8ce50af69876b2d3826cb424d2fb5be5 Radio Annisa Badar TV logo-hellocikarang 
Copy of logo plazahalal final logo-mobdir logo komphi baru Copy of halatomedia logo