bahan-sosialisasi

   Berlangganan Newsletter    

   bir-peletok Jakarta -- Sesuai namanya, bir yang pada umumnya mengandung alkohol termasuk minuman yang haram menurut syariat Islam. Karena itu, minuman jenis ini pasti tidak akan mendapatkan sertifikat halal MUI.

 

   Namun, bir pletok yang merupakan minuman tradisional khas masyarakat Betawi dikecualikan dari ketentuan tersebut. Komisi Fatwa MUI dalam sidangnya pekan lalu menetapkan, bir pletok betawi bisa mengajukan sertifikasi halal tanpa harus mengganti nama. 

 

fatwa-halal-jangnaJakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI), sejak tahun 1989, telah membangun sistem dan proses sertifikasi halal yang diterima secara keilmuan maupun syar’iyah. Juga telah menjadi rujukan lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara. Peran MUI dalam melakukan proses sertifikasi halal ini meliputi penetapan standar, pemeriksaan (audit), penetapan fatwa dan penerbitan sertifikat halal.

 

masalah-halal-sangat-sensitifBogor - Kehalalan pangan yang dikonsumsi merupakan masalah yang sangat sensitif. Karena kalau dilanggar, niscaya dapat berdampak sangat fatal terhadap diri individual maupun bagi perusahaan, mencakup dunia maupun akhirat.

 

Demikian dikemukakan Kepala Bidang Pelatihan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dr.Ir. Aji Jumiono, M.Si., dalam paparannya tentang “Urgensi Sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal (SJH)” pada pelatihan SJH yang dilangsungkan di Global Halal Centre (GHC) Bogor.

gedung-dpr-ri-di-senayan-jakarta- 140507163948-595

Jakarta-- Setelah sekitar delapan tahun dibahas, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/9).

Setelah Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU JPH Ledia Hanifa Amalia menyampaikan laporan hasil rapat kerja dengan pemerintah pada 19 September lalu selama sekitar 15 menit, RUU pun disahkan menjadi UU.

Dalam laporannya, Ledia mengatakan setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri. Setelah itu, seluruh fraksi yang berjumlah sembilan menyatakan kesetujuannya tanpa ada catatan. UU JPH pun resmi disahkan pada 12.41 WIB.  

Setelah disahkan, pemerintah akan berkonsentrasi pada penyiapan implementasi UU JPH dalam jangka waktu lima tahun. Dengan begitu, target pada 2019, seluruh produk Indonesia yang produksinya diniatkan halal akan diperjelas sebab memiliki label halal.  

 

tolak-sertifikasi-rokokBogor – Ada beberapa perusahaan rokok menanyakan dan mengajukan permohonan untuk proses sertifikasi halal, namun permohonan itu ditolak oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penolakan tersebut, karena ada Fatwa MUI yang mengharamkan rokok, walaupun pengharamannya tidak bersifat mutlak. Sebab beberapa ulama ada pula yang berpendapat lain, yakni memakruhkannya..

 

Demikian dikemukakan Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ir. Muti Arintawati, M.Si pada pembukaan Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), 16 September 2014, di Bogor.

 

Page 1 of 13

facebook twitter pusathalal

download bahan sosialisasi halal

Artikel Dan Referensi Berita   Produk Halal   Konsultasi Kuliner Halal     bayi-halal
           
Info Penting Halal   Seputar Halal Produk Halal MUI Pusat Halal Haram Resep halal
Artikel Seputar halal Dunia Islam Produk Halal MUI Daerah Alam Ghoib Wisata Kuliner Halal
Kumpulan Fatwa       Daftar Badan Sertifikasi     
Kesehatan       Produk Halal Terbaru Halal Market
Alam Ghoib       Mobille Halal Directory   PlazaHalal.com
Video Halal                    
Bahan Sosialisasi Halal      

 

PARTNER KAMI

DH-logo Transnew web1 IMG 01082013 101516 8ce50af69876b2d3826cb424d2fb5be5 Radio Annisa Badar TV logo-hellocikarang 
Copy of logo plazahalal final logo-mobdir logo komphi baru Copy of halatomedia logo